Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima audiensi lima pengusaha besar nasional di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (10/2/2026) malam. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyerap berbagai masukan dari pelaku usaha terkait tantangan dan peluang perekonomian nasional ke depan.  Audiensi ini diselenggarakan atas permintaan para pengusaha yang ingin berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo. Lima pengusaha nasional yang hadir yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), serta Sugianto Kusuma atau Aguan (Agung Sedayu Group).  Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan.  “Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari siaran pers, Rabu (11/6/2026).  Presiden juga mengajak para pengusaha untuk terus berkolaborasi dalam membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat sektor riil, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional.  Merespons hal tersebut, para pengusaha menyampaikan komitmen bersama untuk mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Dukungan tersebut meliputi upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak-anak, hingga pembangunan industri yang berpihak pada kepentingan bangsa.  Audiensi yang berlangsung selama kurang lebih empat jam, mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB, berjalan dalam suasana penuh semangat gotong royong sebagai wujud penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Pertemuan ini tidak hanya menjadi forum diskusi strategis, tetapi juga ajang silaturahmi untuk menyamakan langkah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.  Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Senin (9/2/2026) malam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden kembali menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.  Berdasarkan siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah, pertemuan yang berlangsung sejak pukul 18.50 WIB hingga 22.00 WIB itu dihadiri oleh 22 pengusaha dan berjalan hangat serta penuh semangat kebersamaan. Selama kurang lebih tiga jam, Presiden Prabowo dan para pengusaha berdiskusi serta bertukar pandangan mengenai kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia usaha ke depan.  Presiden mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi pelaku usaha, termasuk pandangan terkait arah kebijakan ekonomi nasional. Ia kembali menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.  “Pembangunan industri harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan memperkuat kemandirian bangsa,” tegas Presiden Prabowo, Selasa (10/2/2026).  Adapun 22 pengusaha APINDO yang hadir antara lain Sofjan Wanandi, Sudamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, Hendra Widjaja, Budiarsa Sastrawinata, Ronald Walla, Adhi Lukman, Raymond Gunawan, Dedy Rochimat, Kris Adidarma, Leo Julianto Sutedja, dan Harry Lukminto.

Jakarta
– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima audiensi lima pengusaha besar nasional di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (10/2/2026) malam. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyerap berbagai masukan dari pelaku usaha terkait tantangan dan peluang perekonomian nasional ke depan.

Audiensi ini diselenggarakan atas permintaan para pengusaha yang ingin berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo. Lima pengusaha nasional yang hadir yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), serta Sugianto Kusuma atau Aguan (Agung Sedayu Group).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan.

“Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari siaran pers, Rabu (11/6/2026).

Presiden juga mengajak para pengusaha untuk terus berkolaborasi dalam membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat sektor riil, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Merespons hal tersebut, para pengusaha menyampaikan komitmen bersama untuk mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Dukungan tersebut meliputi upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak-anak, hingga pembangunan industri yang berpihak pada kepentingan bangsa.

Audiensi yang berlangsung selama kurang lebih empat jam, mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB, berjalan dalam suasana penuh semangat gotong royong sebagai wujud penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Pertemuan ini tidak hanya menjadi forum diskusi strategis, tetapi juga ajang silaturahmi untuk menyamakan langkah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Senin (9/2/2026) malam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden kembali menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

Berdasarkan siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah, pertemuan yang berlangsung sejak pukul 18.50 WIB hingga 22.00 WIB itu dihadiri oleh 22 pengusaha dan berjalan hangat serta penuh semangat kebersamaan. Selama kurang lebih tiga jam, Presiden Prabowo dan para pengusaha berdiskusi serta bertukar pandangan mengenai kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia usaha ke depan.

Presiden mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi pelaku usaha, termasuk pandangan terkait arah kebijakan ekonomi nasional. Ia kembali menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pembangunan industri harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan memperkuat kemandirian bangsa,” tegas Presiden Prabowo, Selasa (10/2/2026).

Adapun 22 pengusaha APINDO yang hadir antara lain Sofjan Wanandi, Sudamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, Hendra Widjaja, Budiarsa Sastrawinata, Ronald Walla, Adhi Lukman, Raymond Gunawan, Dedy Rochimat, Kris Adidarma, Leo Julianto Sutedja, dan Harry Lukminto.


 

Gaza’s Border With Egypt Reopens, but Returnees Face a Lengthy Ordeal

Rafah — Gaza’s border crossing with Egypt has partially reopened, allowing the first groups of displaced Palestinians to return to the besieged territory after nearly two years. The returnees passed through the Rafah crossing, Gaza’s only remaining gateway to the outside world, amid ongoing restrictions and security concerns.

Navigating strict border controls, the threat of armed gangs, and continued airstrikes, the returning Palestinians described the journey as long and difficult. Despite the reopening, the Rafah crossing remains a major bottleneck, with only limited numbers of people permitted to cross in either direction.

Last week, dozens of Gaza residents who had traveled to Egypt for medical treatment were finally allowed to return to the war-ravaged enclave. Their passage marked the first significant movement of returnees since the crossing was shut down following Israel’s seizure of the Rafah land border in May 2024.

The full reopening of the Rafah crossing for the movement of people and goods was a central provision of the October ceasefire agreement between Israel and Hamas, as well as a key element of the Trump administration’s 20-point peace plan. However, four months later, restrictions imposed by Israel — and reportedly by Egypt — continue to limit access.

The Israeli military body responsible for administering civilian affairs in the occupied territories, the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), said in a statement last week that a partial reopening of the crossing to passengers began on Sunday as a “pilot” initiative. The move, according to COGAT, is intended to “test and assess the operation of the crossing.”

While the limited reopening offers a measure of relief to displaced civilians, humanitarian groups warn that the continued restrictions at Rafah are slowing the return of residents and the delivery of critical aid. For many Palestinians, the journey home remains uncertain, underscoring the fragile nature of the current ceasefire arrangements.



Brazil’s Lula Is on the Left. So How Has He Avoided Trump’s Scorn?

Brasília
— In the new regional order shaped by U.S. President Donald Trump’s approach to Latin America, Brazil has emerged as a notable exception. While ideological divisions have largely defined Washington’s relationships across the region, Brazil has managed to maintain a functional working relationship with the United States despite being led by a left-leaning government.

Under President Trump, the U.S. administration has generally viewed conservative governments in Latin America as natural allies, while treating leftist leaders with skepticism or open hostility. However, Brazil, governed by President Luiz Inácio Lula da Silva, a social democrat, has not followed this pattern.

Brazil is the only country in South America that openly resisted pressure and threats from the Trump administration while later succeeding in reestablishing constructive diplomatic ties. Analysts say this outcome reflects Brazil’s long-standing tradition of pragmatic foreign policy rather than ideological alignment.

For decades, Brazilian diplomacy has prioritized maintaining stable relations with a wide range of international partners, regardless of political orientation. This approach emphasizes dialogue, economic cooperation, and non-intervention, allowing Brazil to navigate shifts in global and regional power dynamics without becoming entrenched in geopolitical conflicts.

Brazil’s stance demonstrates how diplomatic consistency and strategic pragmatism can mitigate ideological tensions. Rather than confronting Washington directly on ideological grounds, Brasília focused on shared interests, particularly in trade, regional stability, and global governance.

As Latin America continues to adapt to changing U.S. foreign policy priorities, Brazil’s experience highlights an alternative model for engagement — one rooted in flexibility, institutional diplomacy, and a long-term commitment to balanced international relations.


What Is the SAVE America Act, and How Could It Change U.S. Voting?

 Washington, D.C. — Republicans in the United States Congress are pushing forward with the Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) America Act, a proposed piece of legislation that would introduce new requirements for voter registration and participation in federal elections.

The U.S. House of Representatives is expected to vote on the bill on Wednesday. If passed, the SAVE America Act would require individuals to provide proof of U.S. citizenship when registering to vote in federal elections. In addition, voters would be required to present a government-issued photo identification that verifies citizenship in order to cast a ballot.

Supporters of the bill argue that the measure is necessary to strengthen election integrity and prevent noncitizens from registering and voting. Republican lawmakers have made the proposal a legislative priority for several years, citing concerns over vulnerabilities in the voter registration system. While available data indicates that cases of noncitizen voting do occur, such instances are considered rare and have not been shown to affect overall election outcomes.

Public opinion polls suggest that voter identification requirements are widely supported among Americans. However, the SAVE America Act has drawn strong opposition from Democratic lawmakers and voting rights advocates. Critics argue that the new requirements could disproportionately affect eligible voters, including low-income individuals, elderly citizens, and minority communities, potentially preventing millions of Americans from exercising their right to vote.

Democrats also warn that obtaining proof of citizenship and compliant photo identification could present logistical and financial barriers for many voters, particularly those updating or changing their voter registrations.

As debate over the bill continues, the House vote is expected to highlight the broader partisan divide over voting rights and election security ahead of future federal elections. The outcome of the vote will determine whether the SAVE America Act advances further in the legislative process.



Ideal Tax Ratio for Indonesia Difficult to Determine, Says Finance Minister

Jakarta, February 9, 2026
— Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadewa stated that there is no precise benchmark for Indonesia’s ideal tax ratio in the 2026 State Budget (APBN), citing the rigid structure of the national tax system that limits rapid adjustment.

“It is difficult to determine the ideal figure. I don’t know,” Minister Purbaya said when speaking to reporters in Jakarta on Monday. He noted that Indonesia’s tax ratio has remained largely stagnant for decades, despite continuous growth in government expenditure.

According to the Minister, a tax ratio in the range of 11–12 percent would be sufficient to support the State Budget. He added that even achieving a level of 11–11.5 percent would provide significantly better fiscal space compared to current conditions.

However, Purbaya emphasized that increasing the tax ratio is a complex task that requires comprehensive and sustained efforts. These include system modernization, administrative reform, and changes in the conduct and performance of tax officials, which demand strong commitment across all levels of the Ministry of Finance.

The government is targeting an increase in the tax ratio from around 9 percent to 11–12 percent in 2026, a challenging objective given that revenue performance depends not only on economic growth but also on the effectiveness of tax administration and the integrity of tax officials.

Purbaya noted that while revenue shortfalls in previous years could be attributed to economic slowdown, such justification would no longer be valid if economic conditions improve but tax collection remains weak.

Historically, Indonesia’s tax ratio has fluctuated. After reaching 10.08 percent in 2024, it declined to around 9 percent in 2025. Data from the Directorate General of Taxes show the ratio fell to 8.42 percent in the first half of 2025 and stood at 8.58 percent in the third quarter, approaching levels seen during the 2020–2021 COVID-19 pandemic, when the ratio ranged between 8.33 and 9.11 percent.

Following that period, the tax ratio improved to 10.39 percent in 2022 and 10.31 percent in 2023, driven by tax reforms under the Harmonization of Tax Regulations Law and elevated global commodity prices.

Despite the renewed decline in 2025, Minister Purbaya expressed optimism that internal reforms within the Ministry of Finance—including staff rotation, strengthened management, and enhanced administrative and supervisory systems—will help improve tax performance and support fiscal sustainability in 2026.


Minister: 41 Percent of Indonesia’s Health Insurance Aid Misses Target

Jakarta, February 10, 2026
— The Government of Indonesia has identified serious challenges in the implementation of the National Health Insurance Premium Assistance Recipient program (PBI JKN), particularly related to the accuracy of beneficiary targeting.

Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadewa revealed that a significant portion of PBI JKN recipients are not economically eligible to receive the assistance. Speaking at a meeting with Commission V of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) in Jakarta on Monday, February 9, 2026, the Minister stated that approximately 41 percent of PBI JKN beneficiaries fall within economic deciles 6 to 10, which are outside the intended recipient category.

“There are still around 41 percent of PBI JKN recipients in deciles 6 to 10 who should not be classified as PBI JKN beneficiaries,” Minister Purbaya said.

Based on data presented during the meeting, only around 59 percent of the PBI JKN allocation in the 2026 State Budget (APBN) is currently benefiting the poor and vulnerable population classified in deciles 1 to 5. The remaining recipients are considered economically capable and no longer meet the eligibility criteria for government-funded health insurance assistance.

Despite these challenges, Minister Purbaya emphasized that the 2026 State Budget remains expansive and fiscally sustainable, designed to support the government’s eight priority agendas, including improving the quality and accessibility of healthcare services nationwide.

The government has allocated Rp247.3 trillion for the health sector in 2026, representing a 13.2 percent increase compared to the previous year. This allocation includes full support for the National Health Insurance (JKN) program, covering premium payments for 96.8 million participants.

According to the Minister, the increase in the health budget reflects the government’s constitutional obligation to safeguard public health and to protect citizens from the financial burden of healthcare costs.

In addition to health spending, the government estimates that Rp897.6 trillion of the 2026 State Budget will directly benefit the public through various social protection and economic empowerment programs. These include the Free Nutritious Meals Program, energy subsidies and compensation, People’s Business Credit (KUR), and other social assistance initiatives, including PBI JKN premium support.

However, inaccuracies in beneficiary data have led to public concern. Minister Purbaya noted that in February 2026, the deactivation and replacement of PBI JKN participants reached approximately 11 million people, or nearly 10 percent of total participants—a figure significantly higher than in previous periods, when changes affected fewer than one million people.

He stressed that the resulting public unrest was not caused by budget reductions, as funding levels remained unchanged. Instead, the issues stemmed from weaknesses in participant data management, operational readiness, and insufficient public communication regarding changes in PBI JKN status.

The government, he added, is committed to improving data accuracy and strengthening coordination to ensure that social assistance programs are delivered fairly, effectively, and in line with their intended objectives.


Minister: 41 Percent of Indonesia’s Health Insurance Aid Misses Target

Jakarta, February 10, 2026
— The Government of Indonesia has identified serious challenges in the implementation of the National Health Insurance Premium Assistance Recipient program (PBI JKN), particularly related to the accuracy of beneficiary targeting.

Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadewa revealed that a significant portion of PBI JKN recipients are not economically eligible to receive the assistance. Speaking at a meeting with Commission V of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) in Jakarta on Monday, February 9, 2026, the Minister stated that approximately 41 percent of PBI JKN beneficiaries fall within economic deciles 6 to 10, which are outside the intended recipient category.

“There are still around 41 percent of PBI JKN recipients in deciles 6 to 10 who should not be classified as PBI JKN beneficiaries,” Minister Purbaya said.

Based on data presented during the meeting, only around 59 percent of the PBI JKN allocation in the 2026 State Budget (APBN) is currently benefiting the poor and vulnerable population classified in deciles 1 to 5. The remaining recipients are considered economically capable and no longer meet the eligibility criteria for government-funded health insurance assistance.

Despite these challenges, Minister Purbaya emphasized that the 2026 State Budget remains expansive and fiscally sustainable, designed to support the government’s eight priority agendas, including improving the quality and accessibility of healthcare services nationwide.

The government has allocated Rp247.3 trillion for the health sector in 2026, representing a 13.2 percent increase compared to the previous year. This allocation includes full support for the National Health Insurance (JKN) program, covering premium payments for 96.8 million participants.

According to the Minister, the increase in the health budget reflects the government’s constitutional obligation to safeguard public health and to protect citizens from the financial burden of healthcare costs.

In addition to health spending, the government estimates that Rp897.6 trillion of the 2026 State Budget will directly benefit the public through various social protection and economic empowerment programs. These include the Free Nutritious Meals Program, energy subsidies and compensation, People’s Business Credit (KUR), and other social assistance initiatives, including PBI JKN premium support.

However, inaccuracies in beneficiary data have led to public concern. Minister Purbaya noted that in February 2026, the deactivation and replacement of PBI JKN participants reached approximately 11 million people, or nearly 10 percent of total participants—a figure significantly higher than in previous periods, when changes affected fewer than one million people.

He stressed that the resulting public unrest was not caused by budget reductions, as funding levels remained unchanged. Instead, the issues stemmed from weaknesses in participant data management, operational readiness, and insufficient public communication regarding changes in PBI JKN status.

The government, he added, is committed to improving data accuracy and strengthening coordination to ensure that social assistance programs are delivered fairly, effectively, and in line with their intended objectives.


Categories

Cari Blog Ini

Global Sport. Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts