Kejaksaan Agung Memeriksa 5 Orang Saksi Terkait Perkara Tipikor Suap dan/atau Gratifikasi Penanganan Perkara Terpidana Ronald Tannur

 

Jakarta – Kejaksaan Agung Jumat 8 November 2024, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 5 (lima) orang saksi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur, berinisal:


1. LHP selaku suami Tersangka LR.
2. HSH selaku anak Tersangka LR sekaligus Tim Penasihat Hukum Terpidana Ronald Tannur.
3. ADP selaku Tim Penasihat Hukum Terpidana Ronald Tannur.
4. AS selaku supir Tersangka LR sekaligus supir keluarga dari Tersangka LR.
Adapun keempat orang saksi diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur atas nama Tersangka ED, Tersangka HH, Tersangka M, Tersangka LR, dan Tersangka MW.

Selain itu, Tim Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap LR di Kejaksaan Agung. Adapun LR diperiksa sebagai saksi untuk Tersangka ED, Tersangka HH, Tersangka M, Tersangka ZR, dan Tersangka MW

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)

Jakarta, 8 November 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum..

H M BADRUN

Read More

KPK Tunjukan Bukti-bukti Formalitas OTT Sahbirin Noor di Sidang Praperadilan

KPK menetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan bukti-bukti formalitas operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB). KPK telah menetapkan Sahbirin sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintan Provinsi Kalimantan Selatan.

Bukti-bukti yang dimaksud disampaikan dalam lanjutan agenda sidang praperadilan yang digelar Rabu kemarin, 6 November. "KPK menyampaikan bukti-bukti terkait formalitas kegiatan tangkap tangan, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikannya," kata tim juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resmi, Kamis, 7 November 2024.

Budi menyebut KPK menyampaikan bukti permulaan cukup yang sah untuk mentersangkakan Paman Birin, di antaranya keterangan, surat dokumen, petunjuk, dan bukti elektronik sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Selain itu, ditujukan pula bukti yang berhubungan dengan Sahbirin Noor melarikan diri sehingga tidak dapat mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018.

Dia menyampaikan KPK mengajak masyarakat untuk terus memantau dan mengikuti perkembangan proses penanganan perkara ini, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemberantasan korupsi.

Dalam kesempatan berbeda, KPK menyebut Sahbirn melarikan diri setelah menjadi tersangka dugaan korupsi. "Sampai saat persidangan ini berlangsung, pemohon (Sahbirin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata perwakilan Tim Biro Hukum KPK, Indah Suryani, dalam persidangan di PN Jakarta Selatan.

Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tanggapan KPK atas permohonan praperadilan dari Sahbirin. Menurut KPK, tim penyidik sempat mencari Sahbirin di sejumlah lokasi seusai penetapan tersangka sang gubernur.

KPK di antaranya mencari Sahbirin Noor Di rumah dinas Gubernur Kalimantan Selatan, rumah dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun, KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sahbirin.

Indah juga menyoroti Sahbirin Noor yang kini tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan setelah penetapan tersangka. Indah berujar Sahbirin tidak tampak dalam berbagai kegiatan resmi di Kalimantan Selatan, di antaranya rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan hingga rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kalimantan Selatan.

Indah mengklaim saat ini tugas-tugas gubernur diambil alih oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan. “Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pemohon tidak pernah muncul lagi di publik,” ucap Indah.

RED

Read More

Kuasa Hukum Ronald Tannur Sempat Pilih Hakim yang Akan Sidangkan Kasus Kliennya

 Kejagung dalami kasus suap hakim PN Surabaya yang diduga terjadi dalam penanganan kasus kematian Dini Sera Afrianti. Kuasa hukum korban, Lisa Rahmad, diduga 'membeli' majelis hakim untuk membebaskan kliennya, Ronald Tanur.

 Skandal suap hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang melibatkan tiga hakim dan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar terus bergulir. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah mendalami pertemuan antara kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmad, dengan Zarof yang diduga menjadi kunci dalam 'pembelian' majelis hakim untuk menangani kasus kliennya.

LR meminta kepada ZR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur," ungkap Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Dir Jampidsus) Abdul Qohar.

Dugaan ini mencuat setelah terungkapnya kasus kematian Dini Sera Afrianti, mantan pacar Ronald Tanur. Tanur sendiri berhasil dibebaskan dari kasus kematian Dini berkat putusan majelis hakim yang diketuai oleh Erintuah Damanik dan beranggotakan Mangapul dan Heru Hanindyo.

Terkuaknya skandal ini berawal dari pengakuan Meirizka Widjaja, ibu Ronald Tanur, yang mengungkapkan bahwa ia menunjuk Lisa sebagai kuasa hukum anaknya dengan tujuan agar kasus kematian Dini dapat diselesaikan. Lisa kemudian meminta sejumlah uang kepada Meirizka untuk menangani kasus Ronald Tanur.

"Selama perkara berproses di PN Surabaya, tersangka MW telah menyerahkan sejumlah uang pada LR sejumlah Rp1,5 M yang diberikan secara bertahap. LR juga nalangin sebagian biaya pengurusan sampai putusan pengadilan Surabaya sejumlah Rp 2 miliar, sehingga total Rp 3,5 miliar," beber Qohar.

Uang tersebut kemudian diduga diserahkan kepada Zarof, yang bertindak sebagai perantara untuk mempertemukan Lisa dengan pejabat PN Surabaya berinisial R. Pertemuan ini diduga dilakukan dengan tujuan untuk memilih majelis hakim yang akan menangani kasus Tanur dan menjamin putusan bebas bagi kl

Kronologi Kasus Suap Ibu Ronald Tannur

Berdasarkan surat keterangan resmi yang diterima Liputan6.com dari pusat penerangan hukum Kejaksaan Agung, berikut kronologi perbuatan tersangka MW yang merupakan ibu Ronald Tannur:

 1. Pada 5 Oktober 2023, tersangka LR bertemu dengan Tersangka MW di Cafe Excelso MERR Surabaya untuk membicarakan peristiwa yang dialami oleh Terdakwa Ronald Tannur.

 2. Kemudian pada 6 Oktober 2023, tersangka MW kembali bertemu dengan tersangka LR yang beralamat di Jalan Kendalsari Raya Nomor 51-52 Surabaya.

 3. Pada pertemuan tersebut, tersangka LR menyampaikan kepada tersangka MW ada hal-hal yang perlu ditempuh dan diperlukan biaya dalam pengurusan perkara terdakwa Ronald Tannur.

 4. Selanjutnya, tersangka LR meminta kepada tersangka ZR agar diperkenalkan kepada oknum pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya yaitu tersangka R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara terdakwa Ronald Tannur.

 5. Lalu, tersangka LR dan tersangka MW menyepakati biaya pengurusan perkara. Apabila ada biaya yang keluar dari tersangka LR, maka akan diganti oleh tersangka MW.

 6. Bahwa setiap permintaan dana dari tersangka LR terkait pengurusan perkara, selalu dimintakan persetujuan oleh tersangka MW.

RED

 

Read More

TNI-Polri kerahkan total 115.000 personel amankan pelantikan presiden

Jakarta - Markas Besar TNI dan Mabes Polri mengerahkan total 115.000 personel yang terdiri atas 100.000 prajurit TNI dan 15.000 polisi untuk mengamankan acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Dari jumlah pasukannya itu, TNI membentuk 10 satuan tugas yang tergabung dalam Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP khusus untuk pengamanan presiden, wakil presiden, dan tamu negara, sementara Polri membentuk delapan satgas untuk acara pelantikan tersebut.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dalam amanatnya saat apel gelar pasukan untuk pengamanan VVIP di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat, memerintahkan seluruh prajurit berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Polri, saat bertugas.

“Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan seluruh satuan dan instansi terkait guna terwujudnya sinkronisasi kegiatan ini,” kata Panglima TNI, yang didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Selepas apel, Kapolri menyebut sebagian besar personel Polri telah menempati posisi mereka berjaga.

“Dalam pengamanan kali ini kami bagi menjadi delapan satgas,” kata Kapolri tanpa merinci nama-nama satgas yang dibentuk untuk acara pelantikan.

Sementara itu, komando gabungan terpadu pengamanan yang dibentuk oleh TNI terdiri atas 10 satuan tugas, yaitu Satgas Pengamanan Wilayah Jakarta (Kodam Jaya), Satgas Pengamanan VVIP (Paspampres), Satgas Pasukan Khusus (Komando Operasi Khusus TNI), Satgas Penerangan (Pusat Penerangan TNI), Satgas Medis (Pusat Kesehatan TNI), Satgas Intelijen (BAIS TNI), Satgas Laut (Komando Armada I TNI AL), Satgas Udara (Komando Operasi Udara I TNI AU), Satgas Komunikasi dan Elektronika (Satkomlek TNI), dan Satgas Siber (Satsiber TNI).

Kesepuluh satgas itu dikendalikan oleh Kogabpadpam VVIP yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Rachmad Jayadi.

Operasi pengamanan VVIP untuk acara pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung selama sepekan, yaitu pada 17–23 Oktober 2024. Rangkaian operasi mencakup persiapan, simulasi taktik, apel gelar pasukan, geladi kotor, geladi bersih, dan operasi pengamanan.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Read More

Hukum kemarin, kasus narkotika di Sumbar sampai pengamanan pelantikan

Jakarta - Beragam peristiwa terkait hukum telah terjadi pada Jumat (18/10), dan berikut kami rangkum berita pilihannya untuk Anda, yakni mulai dari pengungkapan kasus narkotika di Sumatera Barat sampai dengan jumlah personel yang dikerahkan TNI-Polri untuk mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
1. BNN telusuri dugaan TPPU pengungkapan kasus narkotika di Sumbar

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI akan menelusuri tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengungkapan kasus peredaran 624,507 kilogram ganja asal Aceh tujuan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

"Salah satu dari tujuh tersangka mengaku mentransfer uang ke seseorang dan akan kami telusuri rekeningnya, dan kami tindak dengan dugaan TPPU yang dilakukannya," kata Deputi Pemberantasan BNN RI I Wayan Sugiri saat konferensi pers terkait pengungkapan kasus narkotika jenis ganja seberat 624 kilogram, di Padang, Jumat (18/10).


2. TNI-Polri kerahkan total 115.000 personel amankan pelantikan presiden

Markas Besar TNI dan Mabes Polri mengerahkan total 115.000 personel yang terdiri atas 100.000 prajurit TNI dan 15.000 polisi untuk mengamankan acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Dari jumlah pasukannya itu, TNI membentuk 10 satuan tugas yang tergabung dalam Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP khusus untuk pengamanan presiden, wakil presiden, dan tamu negara, sedangkan Polri membentuk delapan satgas untuk acara pelantikan tersebut.


3. KPK telusuri pembelian aset tersangka korupsi ASDP

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menelusuri pembelian aset satu tersangka kasus dugaan korupsi dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2019–2022.

Hal tersebut didalami penyidik dalam pemeriksaan saksi berinisial MF pada Kamis (17/10) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

4. Jaksa Agung lantik Jampidmil dan Kajati Jakarta baru

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin melantik Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta yang baru di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (18/10).

Pejabat yang dilantik adalah Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho selaku Jampidmil menggantikan Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, dan Patris Yusrian Jaya selaku Kajati Jakarta menggantikan Rudi Margono yang telah diangkat menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan Agung.

5. Kompolnas harap Kortas Tipikor segera bekerja perangi korupsi

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dapat segera bekerja memerangi kasus korupsi dengan baik.

“Kami berharap Kortas Tipikor segera dapat bertugas dengan baik dalam mencegah dan menegakkan hukum atas kasus-kasus korupsi,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (18/10).

Read More

Kepala BNN sebut ikrar antinarkoba benteng ketahanan ancaman narkoba

 

Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Marthinus Hukom menyebutkan ikrar antinarkoba merupakan benteng ketahanan terhadap ancaman narkoba yang masuk dari luar wilayah Indonesia.

Ikrar yang dengan lantang diserukan oleh elemen masyarakat, kata dia, merupakan bentuk keteguhan komitmen dalam menjaga wilayah dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

"BNN dengan TNI, Polri, serta Bea dan Cukai melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah-wilayah perbatasan Indonesia serta memperkuat intelijen untuk mencegah masuknya narkotika dari luar negeri," ujar Marthinus di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (15/10), seperti dikutip dari keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa ikrar antinarkoba dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat penting, tak terkecuali yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur.

Sebanyak 475 orang yang terdiri atas unsur pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kalangan pemuda wilayah Jawa Timur berkumpul di Pendopo Agung Bangkalan, Selasa (15/10), untuk mengikrarkan antinarkoba sebagai bentuk kesadaran kolektif dalam upaya mewujudkan Madura Bersinar (Bersih Narkoba).

Marthinus tak menampik bahwa Madura merupakan salah satu kawasan rawan narkoba yang tidak hanya dilihat dari angka prevalensi penyalahguna narkobanya, tetapi juga dari jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap.

Atas kesadaran dan komitmen masyarakat Madura dengan seluruh elemen di dalamnya, Kepala BNN RI berharap wilayah Madura dapat terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dengan begitu, lanjut dia, Madura dapat kembali melahirkan berbagai tokoh besar yang disegani dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.

"Ingat, ikrar ini merupakan komitmen kepada diri kita, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Mulailah dari diri sendiri untuk mengatakan tidak pada narkoba," katanya menegaskan.

Read More

Menteri AHY ungkap dua kasus mafia tanah senilai Rp3,6 triliun

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah dengan potensi kerugian negara dan masyarakat lebih dari Rp3,6 triliun di Jawa Barat.
“Alhamdulillah di penghujung masa pengabdian ini bisa bukan hanya terungkap, tapi juga bisa benar-benar dijelaskan kepada publik bahwa kasus mafia tanah di Bandung khususnya Dago Elos, bisa kita selesaikan,” kata AHY usai ungkap kasus pertanahan di Bandung, Jumat.

Menteri AHY menerangkan bahwa tindak pidana pertanahan pertama dilakukan oleh seorang tersangka yang terjadi di wilayah Pacet, Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan.

“Lokasi objek bidang tanah yang menjadi permasalahan ini akan dibangun perumahan sebanyak kurang lebih 264 unit untuk kasus pertama ini dengan kerugian Rp51 miliar,” katanya.

Sementara untuk kasus kedua dilakukan oleh dua orang tersangka di wilayah Dago Elos, Kota Bandung dengan modus operandi yang digunakan, yaitu dengan memalsukan suatu akta otentik.

Adapun orang tersangka tersebut telah divonis penjara 3,5 tahun. Mereka yakni Muller bersaudara dengan nilai kerugian mencapai Rp3,6 triliun.

“Yang ini terus menjadi perhatian luas apa yang diperjuangkan masyarakat kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Ini bahkan sejak (tahun) 2016, yang terdampak 2.000 orang, ada 360 sekian kepala keluarga yang mereka berharap keadilan," kata dia.

Selain itu, AHY mengatakan terdapat 98 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi pada 2024.

Dari 98 kasus yang sedang berproses, kata dia, terdapat 43 kasus yang sudah memasuki penetapan tersangka, baik P19 (berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) maupun P21 (berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum).

Adapun khusus yang masuk tahap P21, kata AHY, terdapat 55 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi dengan jumlah tersangka 165 orang.

“Luas objek tanah lebih dari 488 hektar dan potensi nilai kerugian ini lebih dari Rp41 triliun. Total nilai kerugian tersebut meningkat cukup signifikan setelah tiga hari yang lalu kami melakukan pengungkapan tindak pidana pertanahan di Bekasi,” kata AHY.

Read More

147 personel Polri lakukan pengamanan tamu negara pelantikan Presiden

Tanggerang - Sebanyak 147 personel Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, mulai melakukan pengamanan rute yang dilalui tamu VVIP dari delegasi negara undangan pelantikan Presiden terpilih pada Minggu (20/10) mendatang.

Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Ronald FC Sipayung kepada ANTARA di Tangerang, Jumat menyampaikan bahwa dalam pengamanan tamu VVIP itu dilakukan dengan seluruh otoritas keamanan bandara setempat.

"Untuk wilayah Bandara Soetta, kami menyiapkan jumlah pengamanan sebanyak 147 personel," ucapnya.

Ronald mengatakan, tahapan pengamanan protokoler kenegaraan tersebut akan dilakukan oleh pihaknya selama lima hari ke depan yang terhitung sejak Jumat ini.

"Terhitung mulai kedatangan hari ini Jumat sampai dengan kepulangan di pada hari Selasa (22/10)," ujar dia.

Sementara itu, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) selaku pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, telah menyiapkan sejumlah fasilitas VVIP untuk menyambut kedatangan para delegasi dan tamu negara perwakilan.

"AP Indonesia cabang Bandara Soekarno-Hatta siap mendukung mensukseskan acara penyambutan tamu-tamu kenegaraan," kata Senior Manager of Branch Communication & Legal Bandara Soetta, M. Holik Muardi.

Dia menyebutkan, untuk fokus utama dalam menyiapkan fasilitas di Bandara Soetta yakni aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan selama menyambut kunjungan para pemimpin atau perwakilan dari masing-masing delegasi negara.

Holik juga mengaku, persiapan yang dilakukan pihaknya untuk saat ini tidak terlalu signifikan, begitu pula dalam menerjunkan personel. Pasalnya, secara keseluruhan akan ditangani oleh negara melalui pasukan pengamanan VVIP.

Diketahui, hingga saat ini baru terdapat satu negara undangan yang telah tiba ke Tanah Air yakni Germany. Tamu VVIP dari delegasi perwakilan negara ini tiba ke Indonesia melalui Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 16.10 WIB.

Adapun untuk rencana kedatangan tamu undangan rangkaian Pelantikan Presiden dan Wapres RI Tahun 2024, melalui Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta terbesar pada Sabtu tanggal 19 Oktober diantaranya yakni seperti Rusia diwakili oleh (Wakil Perdana Menteri), dengan sampai pada pukul 06.35 WIB, Laos diwakili oleh PDR pada pukul 11.35 WIB, Vietnam pukul 13.00 WIB.

Kemudian, disusul oleh Vanuatu pukul 13.15 WIB, Brunai Darussalam pukul 15.00 WIB, Timor Leste pukul 15.40 WIB, Serbia pukul 15.40 WIB, China pukul 16.30 WIB, Kamboja pukul 17.30 WIB, New Zealand pukul 17.55 WIB, Solomon Islands pukul 19.00 WIB, Philippines pukul 19.45 WIB, Republik Of Korea pukul 20.05 WIB dan Singapura tiba pukul 07.05 WIB pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah sebelumnya mengungkapkan bahwa kehadiran 35 tamu kenegaraan yang diundang untuk menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih masih dalam proses konfirmasi.

Dengan demikian, dia masih belum bisa mengonfirmasi kepala negara atau kepala pemerintahan yang akan menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Minggu tanggal 20 Oktober tersebut diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 1.100 orang.

Read More